MUI Ajukan Hukuman Potong Tangan Bagi Koruptor
Kanalsumatera.com - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain mengaku pihaknya sedang menyiapkan aturan hukuman bagi pencuri dan koruptor sesuai syariat Islam. Aturan yang akan diajukan usai Pemilihan Presiden 2019 tersebut adalah berupa potong tangan.
"Saya dengan kawan-kawan sudah menggodok bahwa kami akan mengajukan permohonan para maling dan koruptor yang terbukti, baik dengan bukti dan saksi tidak perlu dipenjara melainkan dipotong saja tangannya. Usulan ini akan disampaikan setelah pemilu 2019," katanya saat mengisi Dzikir Nasional Festival Republik 2018: Menebar Kebaikan Menguatkan Kepedulian di Masjid Agung At-Tin, Jakarta Timur, Senin (31/12) malam.
Ia menjelaskan, usulan ini akan diajukan karena per harinya pemerintah Indonesia harus menyediakan Rp 4 miliar untuk memberi makan tahanan koruptor di penjara atau lembaga permasyarakatan termasuk koruptor dan uang makan untuk narapidana tersebut. Artinya pemerintah membutuhkan uang hingga Rp 15 triliun untuk ransum para tahanan termasuk para koruptor.
Baca: Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Umrah, Sepeda Motor dan Uang Jutaan Rupiah
"Pemerintah memberi uang (sebanyak) itu untuk memberi makan maling," ujarnya. Kendati demikian, ia pesimistis usulan itu akan dikabulkan oleh dewan perwakilan rakyat (DPR).
Alasannya menurut dia karena sebagian koruptor justru berasal dari anggota dewan. Ia menyontohkan kasus mayoritas 40 dari 44 anggota DPRD Kota Malang terjerat kasus korupsi. Karena itu, ia berpesan supaya masyarakat Indonesia di pemilihan umum 2019 hanya memilih pemimpin sholeh.
Sementara itu Polri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan bukan kewenangannya menanggapi wacana hukuman qishash tersebut. Pasalnya, sebagai aparat penegak hukum, polri hanya menjalankan apa yang sudah menjadi ketetapan dalam undang-undang (UU).
“Kami hanya melaksanakan dan menegakkan regulasi,” kata Dedi saat dikonfrimasi Republika pada Rabu (2/1).
Kendati demikian, untuk menerapkan hukuman potong tangan di Indonesia menurutnya perlu kajian mendalam. Karena penduduk Indonesia tidak sepenuhnya beragama Islam.
Oleh karena itu, Dedi menyarankan agar menanyakan langsung kepada lembaga yang berkompeten menanggapi wacana hukuman Qishash tersebut. “Itu lembaga legislatif sebagai pembuat UU dan Kumham yang berkompeten memberikan tanggapan,” kata Dedi. Rpo/Ir
